Di berbagai media online dengan tegas seorang advokat bernama Eggi Sudjana menolak dipanggil Polisi terkait kasus Saracen (14/9/17). Saya menghormati sikap Eggi karena itu adalah haknya selaku warga negara. Namun sebagai seorang advokat harus menyadari bahwa advokat itu bagian dari “Aparat Penegak Hukum” yang punya kewajiban. Kewajiban dari seorang “aparat penegak hukum” adalah menghormati dan mematuhi hukum itu sendiri.

Seseorang yang dipanggil oleh Polisi belum tentu bersalah. Dipanggil itu untuk dimintai klarifikasi atau keterangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana. Dipanggil dan memberi keterangan itu agar fakta menjadi terang benderang serta dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Keterangan yg diberikan di BAP secara yuridis dapat di pertanggung jawabkan karena ada label “pro justisia”. Ketimbang kasih keterangan di luar BAP yang bisa membuat fakta malah menjadi gelap gulita.

Hukum yakni KUHP dan KUHAP sangat jelas mengatur hak dan kewajiban seseorang yang dimintai keterangan terkait tindak pidana. Bahkan Menurut KUHP, Menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana. Didalam pasal 216 KUHP dan pasal 224 ayat (1) KUHP berbunyi: “Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

KUHP mengatakan bahwa supaya dapat dihukum berdasarkan Pasal 224 KUHP, orang tersebut harus dipanggil sesuai undang-undang serta dengan sengaja tidak mau memenuhi (menolak) suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus ia penuhi, misalnya untuk datang jika dipanggil polisi.

Polisi diberi kewenangan untuk memanggil seseorang untuk dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana. Polisi juga oleh undang-undang diberi kewenangan paksa jika seseorang sudah dipanggil dengan patut tapi menolak panggilan tersebut.

Atas dasar diatas, menurut saya *hukum tidak boleh tunduk oleh siapapun. Hukum harus ditegakkan kepada siapapun*. Dan selaku Ketua Bidang Hukum DPN Seknas Jokowi, saya sangat mendukung tindakan tegas Kapolri dan jajarannya untuk membongkar kelompok Saracen hingga ke akar-akarnya dan mendukung penyidik Polri untuk menggunakan kewenangan paksa kepada siapapun yang menolak dipanggil dengan patut dan sesuai undang-undang dalam kasus Saracen.

Jakarta, 16 September 2017
Salam hormat,
DEDY MAWARDI
Ketua Bidang Hukum
DPN Seknas Jokowi