Oleh : Eko Sulistyo

Majalah The Economist edisi 4 November 2017 membuat laporan utama dengan judul “Social media’s threat to democracy”. Tulisan ini seperti mengingatkan kita bahwa sosial media (sosmed) bisa memiliki dua muka, sisi baik dan buruk. Sosmed bisa bermanfaat untuk pencerahan dan memajukan demokrasi, tapi bisa juga disalahgunakan.

Seperti dikatakan filsuf Jerman, Jurgen Habermas, bahwa konektivitas sosial media akan mengganggu stabilitas penguasa otoriter, tapi juga akan mengikis kepercayaan publik pada demokrasi. Sosmed bisa berperan membuka ruang demokrasi dan pluralisme secara global dan menghubungkan orang-orang agar suara mereka didengar. Namun disisi lain, dapat menjadi ancaman bagi demokrasi dan pluralisme.

Di Ukrania, tumbangnya presiden mereka diawali dengan sebuah status di sosmed yang dibuat seorang jurnalis di facebook yang dilanjutkan dengan seruan berkumpul di lapangan Maidan di Kiev. Di Mesir, sosmed mengambil peran penting dalam penumbangan Presiden Husni Mubarak, 2011.

Sementara di Jerman, partai ultra kanan mendapatkan 12,6% kursi di parlemen dengan cara menyebarkan ketakutan melalui sosmed bahwa para pengungsi dari Suriah mendapat lebih banyak keuntungan dari orang asli Jerman sendiri. Di Filipina, Presiden Rodrigo Duterte membuat “keyboard army” untuk menyebarluaskan narasi palsu.

Di Rusia, Presiden Putin memanfatkan sosmed sebagai kampanye terselubung kepada negeri tetanganya seperti Ukraina, Perancis, dan Jerman. Bahkan Senat Amerika pernah memanggil perwakilan google, facebook dan twitter dalam kasus mengarahkan suara pemilih dan memecah belah masyarakat yang diduga melibatkan Rusia.

Referendum Brexit di Inggris secara efektif menggunakan sosmed seperti facebook untuk memasang iklan. Trump juga mengunakan sosmed untuk kampanye mempengaruhi pemilih dengan membuat 50-60 ribu iklan yang berbeda di sosmed, utamanya di facebook.

Fenomena “Post-Truth”

Dengan fakta politik kontemporer yang terjadi di berbagai negara seperti ditulis The Economist, kita bisa melihat begitu bahayanya ancaman sosmed yang disalahgunakan bagi demokrasi dan pluralisme. Memang berkat internet, pertukaran informasi berlangsung sangat cepat tanpa batas ruang dan waktu. Namun demikian, kemajuan tersebut telah melahirkan juga apa yang disebut fenomena “Post-Truth”.

Istilah Post-Truth menjadi populer ketika para penyunting Kamus Oxford menjadikannya sebagai “word of the year” tahun 2016. Post-Truth menunjukkan suatu keadaan dimana fakta obyektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding dengan emosi dan keyakinan pribadi.

Era Post-Truth dapat disebut sebagai pergeseran sosial spesifik yang melibatkan media arus utama dan para pembuat opini. Fakta-fakta bersaing dengan hoax dan kebohongan untuk dipercaya oleh publik. Media mainstream yang dulu dianggap salah satu sumber kebenaran harus menerima kenyataan semakin tipisnya pembatas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan penipuan, fiksi dan non-fiksi.

Tertangkapnya para pengelola “bisnis hoak” dan kabar bohong Saracen, menunjukan bahwa fenomena Post-Truth juga terjadi di Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia, Indonesia potensial menjadi target fenomenan Post-Truth. Baik untuk tujuan ekonomi maupun kepentingan politik.

Fenomena Post-Truth di Indonesia dapat meluas karena empat sebab. Pertama, kemajuan teknologi informasi yang asimetris dengan kapasitas adaptasi pemerintah dan masyarakat. Kedua, adanya kompetisi politik yang tidak berkesudahan sejak pilpres 2014. Ketiga, adanya dukungan dari masyarakat tertentu pada ideologi ekstrim anti Pancasila. Keempat, adanya kegelisahan dengan perubahan dan perbaikan sistem yang dilakukan pemerintahan saat ini.

Pendekatan Keras dan Lunak

Perkembangan teknologi informasi dan internet tidak bisa dihentikan. Pemerintah selalu berupaya mencari kesimbangan antara kebebasan demokrasi dalam hal informasi dan akses pada internet. Sementara fenomena Post-Truth tidak hanya menjadi ancaman bagi demokrasi tapi juga bagi kebebasan sipil.

Kita bisa belajar dari berbagai negara dalam merespon era Post-Truth. Pemerintah Jerman telah mengesahkan undang-undang yang dapat mendenda 50 juta euro bagi platform yang mendistribusikan atau gagal menghapus konten berita palsu. Kementerian Dalam Negeri Jerman juga sedang mengusulkan pembentukan “Center of Defense Against Misinformation” untuk memberantas berita palsu.

Pemerintah RRC sejak 2013 membuat “rumor online” untuk melindungi hak dan kepentingan warga negara dan mempromosikan internet sehat. Selain menghapus tulisan di media sosial seperti Wechat, pemerintah RRC juga telah memaksa operator untuk menghapus konten yang dianggap rumor dan hukuman penjara 3 tahun bagi pelakunya, serta kewajiban suspend account untuk penyebar fake-news.

Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak kalah responsif dalam menerapkan tindakan baik yang bersifat hard approach maupun soft approach dalam menanggapi era Post-Truth. Pendekatan keras dilakukan pemerintah Indonesia bila fenomena Post-Truth masuk dalam katagori hate speech seperti termuat dalam KUHAP (Pasal 156-157).

Beberapa undang-undang dan ketentuan lain juga bisa menjadi landasan mempidanakan “ujaran kebencian”. Seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Kebijakan terbaru, pemerintah mewajibkan setiap pemilik nomor telepon seluler melakukan registrasi ulang dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sampai Maret 2018. Kartu akan otomatis non aktif apabila registrasi tidak dilakukan. Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 35,29 juta pengguna ponsel yang melakukan registrasi NIK dalam kartu perdana yang mereka miliki. Padahal pengguna kartu perdana telepon selelar di Indonesia mencapai 128 juta.

Pemerintah juga bekerja sama dengan operator telepon seluler terkait dengan penggunaan NIK pada KTP elektronik. Ketentuan khusus juga akan diberlakukan dimana satu orang hanya boleh menggunakan tiga kartu perdana saja.

Kedepan, pendekatan lunak dengan fokus pada literasi digital akan menjadi pekerjaan serius pemerintah. Literasi dan edukasi akan dilakukan terutama kepada kelompok yang dianggap rentan. Pemerintah akan bekerjasama dengan masyarakat sipil menciptakan “hoax buster” untuk menangkal berita-berita palsu.

Pemerintah berkewajiban melindungi warga negara dan kebhinekaan bangsa dari ujaran kebencian, berita palsu dan hoax yang memecah belah masyarakat. Fenomena Post-Truth memberikan tantangan pada pemerintah dan masyarakat bahwa sosmed dapat digunakan dengan bijak, tapi juga bisa menjadi sumber masalah baru. *

—————–
Penulis adalah Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden.